Pendidikan: Sebuah Tanggung Jawab Membangun Generasi Cerdas Berkualitas

Pendidikan: Sebuah Tanggung Jawab Membangun Generasi Cerdas Berkualitas

Membangun bangsa cerdas sudah menjadi cita-cita Putra Indonesia jauh sebelum kemerdekaan terwujud. Masih ingat Boedhi Oetomo dengan Taman Siswa yang didirikannya di awal tahun 1900? Secara legal-formal, cita-cita tersebut bahkan dituangkan dalam UUD 45 Pasal 31 dan perubahannya - disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 - yang memuat butir-butir indah antara lain: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.    Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sayang, meski janji perbaikan sistem dan anggaran pendidikan selalu menjadi komoditi utama dalam kampanye pemilihan Presiden maupun Kepala Daerah, namun hingga menjelang usia kemerdekaan ke-61, masalah pendidikan di Indonesia masih saja berwujud benang kusut yang sulit        ditemukan ujung-pangkalnya.

Fakta memprihatinkan tentang carut marutnya sistem pendidikan dengan berbagai akibatnya bahkan hampir setiap hari dapat kita lihat dan dengar, baik  secara langsung maupun dari berbagai sumber lain. Dalam acara MIKA National  Gathering ke-5, 18 Maret lalu, Prof. Dr. Masno Ginting, anggota Majelis Peneliti Ahli LIPI dan Ketua Himpunan Fisika Indonesia menyatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang layak  di Indonesia, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat Perguruan Tinggi dirasakan oleh masyarakat semakin sulit. Rakyat kecil bahkan pegawai negeri hampir tidak mampu lagi memasukkan anak-anak mereka untuk mengikuti pendidikan sekolah setingkat SMP atau SMA.

Sementara menurut Dirjen Perguruan Tinggi, pendidikan bukan hanya  menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga tanggung jawab rakyat. Benar! Tapi  kemudian muncul pertanyaan, rakyat yang mana? Bukankah bagi sebagian besar rakyat Indonesia untuk makan sehari-hari saja sudah sangat berat? Namun demikian pernyataan Dirjen tersebut juga mendapat respon positif dari rakyat yang mampu membangun pendidikan. Hanya sayang sebagian “mereka” memiliki tujuan yang jauh berbeda dari cita-cita semula. “Bisnis” menjadi kata yang tepat untuk mengungkapkan tujuan “mereka”.

Menyaksikan gambar buram dunia pendidikan Indonesia, kehadiran Sekolah Kristen Makedonia (SKM) menjadi sebuah harapan, setidaknya bagi masyarakat di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Mengingat fungsi strategis Sekolah Kristen dalam menghadirkan pendidikan berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, Yayasan MIKA sedang terus memikirkan dan menjajaki kemungkinan untuk menghadirkan SKM-SKM di daerah-daerah lain.

Menyadari masih banyaknya pekerjaan pendidikan yang harus dikerjakan, Pdt. Bigman Sirait, dalam khotbahnya di acara MIKA National Gathering ke-5, mengingatkan gereja, lembaga, dan pribadi Kristen untuk ikut ambil bagian membangun generasi cerdas berkualitas. Secara khusus Pdt. Bigman mengdorong gereja untuk serius memikirkan pendidikan anak jemaat. Jangan sampai terjadi anak jemaat tidak sekolah karena tidak ada biaya, karena gereja tidak hanya bertanggung jawab pada kerohanian jemaat, tetapi juga kesejahteraannya. Jelas, bahwa membangun generasi cerdas berkualitas juga menjadi tanggung jawab kita, dalam rangka menghadirkan syalom di negeri tercinta, Indonesia. (sw)